Foto: Ilustrasi
Jakarta, matakita.co.id – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat lebih dari 2,1 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) belum memiliki gelar sarjana atau S1. Jumlah tersebut mencapai sekitar 32 persen dari total 6.766.610 ASN.
Kepala BKN Zudan Arif menyebut sekitar 2.156.662 ASN masih memiliki pendidikan di bawah S1. Rinciannya, 1.405.852 ASN berpendidikan SD hingga SMA dan 750.810 ASN lulusan D-I hingga D-III.
“Saat ini ASN kita 6,7 juta ASN. Bertambah beberapa waktu ini signifikan untuk PPPK,” kata Zudan dalam peluncuran Trade Corporate University di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Sementara itu, ASN berpendidikan D-IV dan S1 mencapai 4.024.807 orang atau sekitar 59 persen. Kemudian, 529.080 ASN memiliki pendidikan S2 dan spesialis, sedangkan 56.061 orang berpendidikan S3, subspesialis, dan dokter.
Menurut Zudan, data tersebut menunjukkan pemerintah masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan kapasitas ASN melalui pendidikan. “Ini arsitektur ASN kita dari sisi pendidikan. Jadi, ruang pengembangannya masih besar sekali,” ujarnya.
Dari sisi penempatan, sebanyak 5.319.445 ASN atau 79 persen bekerja di instansi pemerintah daerah. Sementara 1.447.165 ASN atau 21 persen bekerja di instansi pemerintah pusat.
Berdasarkan status kepegawaian, PNS menjadi kelompok terbesar dengan 3.463.269 orang atau 51 persen. Jumlah PPPK mencapai 2.075.517 orang atau 31 persen, sedangkan PPPK paruh waktu sebanyak 1.227.824 orang atau 18 persen.
Data BKN tersebut menjadi gambaran komposisi ASN berdasarkan pendidikan, instansi, dan status kepegawaian. Pemerintah dapat menggunakan data tersebut sebagai dasar untuk mengembangkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia aparatur.
